Archives

Berita

Sebanyak 60 anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019, bertempat di Pendopo Balai Desa Kuta, Kamis 28 Maret 2019. Ke 60 anggota KPPS tersebut mewakili 15 TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang ada di Desa Kuta.
Pemilu tahun 2019 berbeda dengan Pemilu tahun 2014, pada tahun ini pemilih akan mendspapatkan 5 surat suara untuk memilih Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi, DPR RI, DPD dan memilih Calon Presiden dan wakil Presiden. Untuk itu KPPS perlu mendapatkan bimbingan teknis agar memperoleh pemahaman yang konprehensip terhapap proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu kali ini. Demikian penekanan awal yang disampaikan oleh Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Bantarbolang.
Bimbingan teknis yang berlansung siang hingga sore hari disampaikan oleh Ketua PPK  Kecamatan  Bantarbolang Kabupaten Pemalang. Hasan, Ketua PPK Bantarbolang menjelaskan secara detail  mulai penulisan dan pembagian C6 (undangan), pengamanan logistik Pemilu  dari PPS ke tempat pemungutan suara, tata letak TPS, persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Yang harus menjadi perhatian dan harus dipahami oleh anggota KPPS adalah bagaimana mengisi formulir salah satunya adalah Formulir C. Formulir C1 merupakan salah satu rangkaian dari dua formulir perhitungan suara di tingkat TPS. Formulir C adalah berita acara dan C1 itu adalah hasil rekapitulasi dari hasil perhitungan suara yang didapat dari peserta Pemilu. Anggota KPPS harus mengisinya dengan cermat dan benar serta harus menyalin sebanyak saksi yang ada dalam TPS. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah anggota KPPS harus menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilu dan harapannya Pemilu tahun 2019 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancer. Termasuk KPPS dapat memahami peraturan sehingga dapat melaksanakan Pemilu dengan penuh tanggung jawab, ketelitian dan keakurasian.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mengadakan sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019 di Pendopo Balai Desa Kuta yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh agama, masyarakat dan pemuda serta ketua RT dan RW se Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang, Jumat (8/03/2019).

Materi sosialiasi yang disampaikan adalah mengenai tahapan Pemilu, dari coklit data pemilih hingga pelaksanaan serta tata cara memberikan suara pada pemilu tahun 2019. Dijelaskan oleh Ketua PPK Bantarbolang, Hasan bahwa pada Pemilu 2019 nanti pemilih akan mendapatkan 5 surat suara yakni, surat suara untuk DPRD Kabupaten berwarna hijau, surat suara untuk DPRD Propinsi berwarna biru, surat suara untuk DPR RI berwarna kuning , surat suara untuk DPD berwarna merah dan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu. Contoh kelima surat suara tersebut diperlihatkan kepada para peserta sosialisasi beserta cara melipatnya kembali.

Hasan mengharapakn materi sosialiasi yang disampaikan tersebut nantinya para perangkat desa, ketua RT dan RW dapat dapat meneruskan informasi tersebut kepada warga masyarakat lainnya. Sehingga kehadiran pemilih pada Pemilu 2019 nanti dapat mencapai 70 %. Diakui oleh Kepala Desa Kuta, Cahyono bahwa kehadiran pemilih di Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang pada setiap kegiatan Pemilu sulit mencapai angka tersebut, sebagai contoh pada pemilihan Gubernur, kehadiran pemilih hanya 68 % dan pada Pilkades 2018 hanya 68 %. Untuk mencapai angka tersebut kami mengaharapkan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mensosialiasikan Pemilu 2019, tandas Kepala Desa Kuta.

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pemalang menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah selama dua hari, Selasa dan Rabu (5 s/d 6 Maret 2019) bertempat di Hotel Winner Pemalang. Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asistenten Setda, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kabupaten Pemalang, para Camat serta Delegasi 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kaupaten Pemalang, Budi Raharjo yang akrab dipanggil “Komandan BR”
Ketua Penyelenggara kegiatan tersebut, Setyo Hadi Susilo, dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan Forum Perangkat Daerah adalah mensinergikan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020, menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Menyusun prioritas Rencana Kerja perangkat daerah dan alokasi anggaran indikatif OPD dengan mengacu pada dokumen rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang.
Perencanaan mempunyai peran penting dalam keseluruhan proses pembangunan, dengan kata lain keberhasilan pembangunan ditentukan sejak proses perencanaan. Melihat pentingnya proses perencanaan, maka kita harus mengetahui, memahami dan menguasai mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Demikian penekanan Bupati Pemalang, H. Junaedi, SH, MM dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah.
Pada hari kedua dilakukan diskusi kelompok yang terbagi menjadi empat meja, yakni tiga meja dari delegasi kecamatan dan satu meja dari OPD. Diskusi tersebut untuk menilai 100 usulan fisik yang berasal dari 14 Kecamatan. Masing-masing pengusul melakukan presentasi dan dinilai oleh kelompok lainnya. Untuk hasil lengkapnya dapat dilihat di sini.