Tag Archives: Pilkades 2018

Pelaksanaan pilkades secara E-Voting dilaksanakan tidak dengan tergesa-gesa tetapi melalui proses yang tidak singkat. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Pemalang telah melakukan konsultasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, kajian akademik dengan Universitas Diponegoro Semarang, penjaringan aspirasi di 14 kecamatan yang ada di kabupaten Pemalang bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, LSM, praktisi hukum dan ahli bahasa, hingga tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Sehingga bisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkades secara E-voting dan E-Verifikasi legal secara hukum.

Demikian ditegaskan Bupati Pemalang, Junaedi dalam acara Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa terpilih dalam Pilkades serentak secara E-voting dan E-Verifikasi tahun 2018  yang diikuti oleh 83 Kepala Desa Terpilih yang beralansung pada hari Minggu (2/12/18) bertempat di Pendopo Kabupaten Pemalang.

Lebih lanjut Bupati Pemalang menjelaskan bahwa ada  lima hal yang harus diperhatikan oleh Kepala Desa terlantik, pertama, bahwa jabatan harus diemban karena ini adaah amanah yang harus ditunaikan, bukan untuk disombongkanapalagi diselewengkan. Berhati-hatilah agar tidak tergelincir atau melakukan kesalahan dalam melaksanakan amanah tersebut. Pahami, patuhi segala peraturan hukum yang berlaku terkait dengan jabatan kepala  desa agar tetap dalam jalur yang benar.

Kedua Segera melakukan rekonsiliasi, konsolidasi terhadap konsisi psikologis masyarakat yang mungkin sempat terkotak-kotak dalam hubungan batin agar bisa bersatu kembali. Ketiga, gara desa-desa di Pealang mampu menjadi desa yang hebat dengan memanfaatkanpotensi sumber daya alam yang ada. Kepala desa harus mampu mengenali potensi yang ada di desanya, mengelola potensi tersebut untuk dijadikan produk unggulan desa. Optimalkan peranan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)  untuk mengelola produk unggulan tersebut.

Keempat, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, oleh karena itu setiap kepala desa harus mampu membangkitkan partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. Kelima, di era modern ini  teknologi informasi harus dimanfaatkan baik dalam tugas-tugas administrasi, penyebarluasan informasi tentang desa,  pemasaran produk-produk unggulan desa maupun untuk pelayanan publik.

Dalam akhir sambutannya Bupati Pemalang mengingatkan kepada para kepala desa terlantik, bahwa sebagai pemimpin di desa harus menjadi teladan dan panutan, jaga tutur kata, sikap dan perilaku dan memegang teguh sumpah yang baru saja diucapkan.

Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melakukan diskusi publik dengan Kepala Desa, Plt Sekdes , Ketua BPD dan tokoh masyarakat se Kecamatan Bantarbolang, bertempat di pendopo kecamatan pada hari  Kamis, 1 Desember 2016.

Diskusi publik membahas  tentang Pra Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pra Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam diskusi tersebut bertindak selaku moderator  Camat Bantarbolang, Purjanto, SH dan bertindak selaku narasumber Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Drs.Wahyu Sukarno Adi Prayitno, M.AP.

Sebelum diskusi tentang pembahasan kedua Pra Raperda tersebut di atas, Camat Bantarbolang melaporkan terkait masalah SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa). Bahwasannya sebagian besar desa-desa di Kecamatan Bantarbolang sudah mengajukan rekomendasi camat agar  Peraturan Desa tentang SOTK dapat dievaluasi oleh kabupaten, dalam hal ini Bapermas –KB dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang. Lebih lanjut Camat Bantarbolang menegaskan bahwa kekosongan jabatan sekretaris desa akan diisi melalui seleksi internal, yaitu seleksi yang diikuti oleh perangkat desa yang ada. Seleksi internal selain untuk mengisi kekosongan sekdes juga pengisian jabatan kepala urusan dan kepala seksi.

Dalam awal pemaparannya Drs.Wahyu Sukarno Adi Prayitno, M.AP  selaku narasumber menyatakan bahwa berkaitan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang hendak memperbaiki aturan tentang pemilihan Kepala Desa. Hal ini berdasarkan pada dinamika yang berkembang di masyarakat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-X111/2015 mengenai ketentuan syarat domisili calon Kepala Desa. Atas dasar kedua alasan tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan.

“Pada tahun 2016 ini ada 11 desa di Kabupaten Pemalang yang melaksanakan pemlihan kepala desa secara E-Vooting berbasis KTP Elektronik. Dari 11 desa tersebut ada 1 desa yang harus dilakukan pemilihan ulang, karena pemilih yang hadir tidak memenuhi quorum. Keberhasilan Kabupaten Pemalang dalam pilkades secara E-Vooting mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat. Dan rencananya pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menyelenggarakan pilkades serentak di 171 desa secara E-Vooting berbasis KTP Elektronik”, demikian tambah Drs.Wahyu Sukarno Adi Prayitno, M.AP

Perubahan atas Perda tentang pilkades bertujuan untuk menyiapkan dan menyempurnakan pelaksanaan pilkades tahun 2018 yang akan dijadikan sebagai landasan hukumnya. Perubahan tersebut diantaranya pasal 31 ayat (1) huruf m,  syarat lain nomor 6 yaitu terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus kecuali sebagai putra desa,dihapus.